Tak Periksa Paslon bukan Berarti Polri Tutup Mata

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 11 Jan 2018 18:12 WIB
pilkada 2018
Tak Periksa Paslon bukan Berarti Polri Tutup Mata
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusntara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.

‎Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak penegak hukum lainnya untuk tak melanjutkan proses hukum terhadap pasangan calon (paslon) selama pilkada 2018. Namun, hal itu bukan berarti Polri tutup mata terhadap pelanggaran mereka. 

"Kecuali OTT (operasi tangkap tangan). OTT itu harus. Justru penting untuk menjaga proses demokrasi ini. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai calon, kena OTT enggak apa-apa (diperiksa)," kata Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2018. 

Tito menekankan pihaknya tak akan tinggal diam bila paslon mencoba menjalankan politik uang. Polri, kata dia, akan menjaga kesucian pilkada. "Pakai uang disawer-sawer atau membayar penyelenggara atau pengawas, tangkap, karena itu merusak demokrasi," beber dia.

Kapolri menjelaskan imbauan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap paslon, setelah ditetapkan sebagai perserta pilkada pada 12 Februari 2018, ditujukan untuk menghormati demokrasi. Bila proses pilkada usai, penegak hukum dipersilakan melanjutkan proses hukum.

Menurut dia, penundaan itu menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan aparat penegak hukum untuk dipolitisasi. Pasangan calon, kata Tito, butuh dukungan publik untuk mendapatkan pemilih. Mereka bakal berusaha membuat program yang bisa menarik hati pemilih.

Baca: Jenderal yang Nyagub Resmi Diganti

"Nah, di tengah situasi ini bisa saja nanti mereka kehilangan suara, elektabilitas, dan popularitas karena proses hukum," ujar dia. 

Dia menilai bila proses hukumnya sudah pasti, tak ada masalah. Namun, yang disayangkan bila ternyata tuduhan yang dialamatkan masih diragukan. Publik terlanjur menghakimi bersalah, padahal belum tentu bersalah. 

"Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saya berpendapat memang hukum adalah supremasi. Tapi, demokrasi juga harus kita hormati," papar dia. 





(OGI)