KPU Aktifkan Lagi Aplikasi Sistem Data Pemilih

Arga sumantri    •    Selasa, 11 Jul 2017 12:21 WIB
pilkada
KPU Aktifkan Lagi Aplikasi Sistem Data Pemilih
Ketua KPU Arief Budiman mengaktifkan kembali sistem Sidalih, Selasa 11 Juli 2017. Foto: Metrotvnews.com/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengaktifkan lagi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sistem itu sempat ditutup saat helatan pemilihan kepala daerah serentak 2017 selesai.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, selama sistem dimatikan, pihaknya memerintahkan KPU di seluruh daerah memutakhiran data. KPU daerah diminta kembali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, aparat desa, dan Dinas Pemakaman.

"Pokoknya data diperbarui, baik itu karena meninggal, pernikahan, atau usia mencapai 17 tahun," kata Arief saat peluncuran Sidalih di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juli 2017.

KPU di seluruh daerah, kata Arief, juga mendata perubahan status pemilih. Misal, dulu warga sipil, kini jadi aparat TNI atau Polri. Semua itu, kata Arief, dilakukan secara offline.

"Sekarang kita minta mereka memasukkan ke sistem ini untuk memperbarui datanya," kata Arief.

Setelah Sidalih aktif kembali, Arief mengatakan masyarakat juga bisa mengecek lagi namanya. Apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak.

KPU berharap partisipasi aktif masyarakat untuk menyempurnakan pemutakhiran data pemilih. "Masyarakat bisa melapor ke KPU supaya bisa mempercepat proses pemutakhiran data.

Sidalih merupakan aplikasi online yang dibuat untuk membantu petugas di KPU kabupaten dan kota dalam mengolah data pemilihnya secara mudah, cepat, dan tepat. Sistem ini juga diharapkan membantu memantau data-data pemilih di setiap daerah.

Salah satu program jangka panjang KPU, kata Arief, adalah memutakhirkan data pemilih setiap tiga bulan sekali di seluruh daerah. Harapannya, kebaruan dan transparansi data pemilih bisa terjaga.

"Kalau tidak bisa tiga bulan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Teman-teman di kabupaten dan kota harus merilis jumlah pemilih mereka," kata Arief.


(UWA)