Kasus Tindak Pidana Pemilu di Jakut Diserahkan ke Kepolisian

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 21 Apr 2017 17:09 WIB
pilgub dki 2017
Kasus Tindak Pidana Pemilu di Jakut Diserahkan ke Kepolisian
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti (tengah) bersama Anggota Bawaslu DKI Jakarta Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Muhammad Jufri (kanan) di Jakarta, Jumat (6/1/2017). Foto: MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memproses pidana bagi pihak yang diduga terlibat tindak pidana pemilu. Dalam hal ini terkait penggunaan surat undangan memilih atau formulir C6 milik orang lain.

"Ada 1 kasus terkait dengan penggunaan form C6 orang lain ini di Jakarta Utara sudah diteruskan kepada Kepolisian," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di kantornya, Jalan Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 21 April 2017.

Mimah mengaku pihaknya memiliki waktu lima hari penanganan perkara sejak ditemukan. Jika terbukti ada indikasi kuat dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke pihak kepolisian.

"Di Jakarta Timur, ada sekitar 10 orang yang harus diklarifikasi untuk memastikan bahwa memang yang bersangkutan itu, menggunakan form C6 orang lain atau tidak," ujar Mimah.

Bawaslu tengah bekerja keras mencari dan melengkapi bukti. Di antaranya harus mengonfirmasi kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), pada saksi dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat.

Mimah menegaskan langkah-langkah pembuktian itu sangat diperlukan. Terlebih jika yang bersangkutan, terus menyangkal melakukan tindak pidana pemilu.

"Kecuali yang bersangkutan sudah mengakui. Kalau yang bersangkutan sudah mengakui bahwa benar dia menggunakan C6 orang lain, itu sudah cukup syaratnya untuk ditindaklanjuti kepada kepolisian," kata dia.


(MBM)