Tjahjo Mengakui Pencairan Dana Pilkada Seret

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 17 May 2017 10:45 WIB
pilkada serentak
Tjahjo Mengakui Pencairan Dana Pilkada Seret
Mendagri Tjahjo Kumolo/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui pencairan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) cenderung terhambat. Meski tak mengalami masalah, pemerintah daerah tetap dinilai lamban.

"Pengalaman sebelumya tidak ada masalah, meskipun memang seret," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Selasa 16 Mei 2017 malam.

Kemendagri bakal lebih proaktif pada pilkada 2018. Ia bakal mengundang 171 perwakilan daerah peserta Pilkada untuk mengetahui sumber masalah.

Kemendagri akan benar-benar menyisir anggaran mereka, mana mata anggaran prioritas dan yang bukan. "Kemudian nanti kita duduk bersama dengan KPU dan Bawaslu terkait kebutuhan," ucap bekas Sekjen PDI Perjuangan itu.

Masalah pencairan dana ini menurutnya sangat krusial, mengingat amanat Undang-Undang Pilkada dibiayai daerah. Jika tersendat, keserentakan pesta demokrasi terganggu dan tak maksimal.

Tjahjo juga akan mengintensifkan pertemuan antara Kemendagri dengan 171 daerah peserta. Ia juga memberi sinyal tengah menyiapkan Payung hukum terkait dana Pilkada.

Tjahjo mengatakan, sebelumnya, banyak daerah mendesain penyediaan dana dengan sistem cicil. Pola itu diklaim memberatkan penyelenggara yang harus lebih dulu menyiapkan dana.

"Yang penting tidak mengganggu alokasi pembangunan dan belanja pegawai. Tidak semua daerah nyicil. Kalau lima tahun nyicil kan tidak terasa. Kebanyakan tidak nabung, jadi  anggaran terakhir untuk pilkada ya habis. Kita akan proaktif sejak awal," ujar Tjahjo.


(OJE)