KPU dan Bawaslu Kaji Aturan Larangan Isu SARA

Nur Aivanni    •    Senin, 15 May 2017 10:05 WIB
pilkada 2018
KPU dan Bawaslu Kaji Aturan Larangan Isu SARA
Ilustrasi pilkada. Foto: MTVN.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji peraturan kampanye, terutama terkait penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kedua pelenggara pemilu menginginkan isu SARA tidak kembali marak saat pilkada 2018.

"Sejumlah peraturan (Bawaslu) sedang kita audit untuk lebih menguatkan pengawasan materi kampanye termasuk yang bermuatan SARA dan juga hoaks yang banyak berkembang belakangan ini," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin, Minggu 14 Mei 2017.

Dalam pengkajian peraturan Bawaslu tentang kampanye itu, Afifuddin mengatakan perlunya konsultasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan lembaga lainnya. Namun, ia masih belum bisa menyampaikan bagaimana langkah penguatan yang akan dilakukan untuk mencegah isu SARA.

"Semuanya kita usahakan perbaikan dan penguatan, tetapi itu kita tidak bisa sendiri makanya mengajak banyak pihak," tambah dia.

Bawaslu akan memetakan indeks kerawanan pilkada. Salah satu indikatornya mengenai isu SARA. Menurut dia, penggunaan isu SARA yang digunakan dalam pilkada DKI Jakarta lalu amat mungkin diikuti daerah yang akan menggelar pilkada 2018.

"Pola kampanye di Jakarta dengan menggunakan sentimen SARA sangat mungkin dipakai di luar daerah meski kadar dan daya ledaknya bisa berubah. Itu juga tergantung sekali dengan kandidat yang maju dalam pilkada," tambah dia.

Bawaslu akan gencar mengajak banyak pihak untuk saling mengingatkan bila isu SARA mempunyai daya rusak yang berbahaya. Mereka pun akan melakukan dua pendekatan dalam menangani isu SARA di pilkada 2018.

Baca: Isu SARA Pilkada DKI Dinilai Menjalar ke Sektor Pendidikan

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, pertama, pihaknya menjalankan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang larangan penggunaan isu SARA, sebelum ataupun menjelang tahapan pilkada. Kedua, jika masih muncul pelanggaran, pendekatan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas.

Kontrol terhambat

Pada kesempatan berbeda, Komisioner KPU Viryan mengatakan, pihaknya tengah me-review semua peraturan KPU tentang pilkada serentak, termasuk peraturan tentang kampanye. Dia menyebut, pelarangan penggunaan isu SARA sebenarnya sudah diatur di dalam UU 10/2016 tentang Pilkada.

Yang menjadi problem selama ini, kata dia, ialah pada aspek kontrol atau pengendalian atas saluran komunikasi media sosial yang selama ini tidak terkontrol. "Maraknya isu SARA kan lewat medsos, maka menjadi penting mengevaluasi penggunaan medsos dalam kampanye," ujar dia.

Dalam waktu dekat, KPU akan menggelar focus group discussion (FGD) yang akan membahas evaluasi kampanye. KPU akan membahas bagaimana pelarangan penggunaan isu SARA saat kampanye akan diatur.




(OGI)