KPUD-Pemprov Jatim Teken Hibah Daerah Pilgub 2018

Amaluddin    •    Rabu, 30 Aug 2017 21:05 WIB
KPUD-Pemprov Jatim Teken Hibah Daerah Pilgub 2018
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito (kemeja batik) dan Kabiro Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno (baju putih dan berkaca mata) setelah menandatangani NPHD Pilgub Jatim. (MTVN/Amaluddin)

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Jatim 2018. Anggaran pilgub diharapakan segera dicairkan agar tahapan pesta demokrasi di Jawa Timur bisa segera dimulai.

"Kesepakatan kita (KPUD dan Pemprov, red) sudah selesai," kata Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, usai menandatangani NPHD bersama Pemprov Jatim di kantor kantornya, Surabaya, Rabu 30 Agustus 2017.

Penandatanganan NPHD sempat molor lantaran perbedaan persepsi antara KPU Jatim dan Pemprov Jatim. Akan tetapi, masalah tersebut sudah bisa diselesaikan setelah berkonsultasi dengan KPU pusat.

"Pemprov menjamin tidak ada persoalan. NPHD ini diteken karena sudah mendapat mandat dari Gubernur Jatim dan itu tidak masalah," katanya.

Menurut dia, selama ini KPU Jatim hanya melakukan tahapan Pilkada yang sifatnya non teknis dan tidak memerlukan biaya. Diharapkan, setelah anggaran cair, maka tahapan teknis seperti pengadaan dan perekrutan petugas KPPS serta PPK bisa dilakukan.

Total anggaran untuk Pilgub Jatim 2018 mencapai Rp817 miliar. Menurut Eko, dana Rp817 miliar itu nantinya akan dipergunakan untuk honor personil adhoc sebesar 50 persen.

Personil adhoc itu meliputi petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).  "Jumlah itu memang sudah berkurang karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya sharing dengan Kabupaten/Kota," katanya.

Selain KPU Jatim, hibah dari Pemprov juga diterima oleh Bawaslu Jatim sebesar Rp163 miliar. Total hibah yang dianggarkan Pemprov Jatim untuk Pilgub 2018 mencapai Rp1,1 triliun. "Dari jumlah itu, dana yang akan cair tahun ini sebesar Rp181 miliar, sisanya akan cair tahun depan (2018)," kata Eko.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Jatim, Anom Surahno, mengatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah mengirimkan surat pendelegasian wewenang untuk meneken NPHD. "Selanjutnya KPU Jatim harus membuat surat permintaan pencairan agar anggaran segera turun," kata mantan Kabag Humas Pemprov Jatim itu.
(SUR)