Kemendagri Waspadai Kampanye Hitam di Pilkada Serentak

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 08 Jan 2018 16:25 WIB
pemilu serentak 2019pilkada 2018
Kemendagri Waspadai Kampanye Hitam di Pilkada Serentak
Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah dimulai. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan perwakilan 171 daerah peserta pilkada untuk diberikan sejumlah wejangan. 

"Penekanan agar setiap daerah bisa menghindari kampanye hitam, ujaran kebencian, SARA, saya kira pengalaman lalu di DKI sangat berbau SARA, biarlah plt (Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta) saja yang merasakan," kata Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2018.

Sumarsono menegaskan seluruh perwakilan yang hadir wajib menyampaikan kepada atasan di daerah untuk berperan aktif mencegah terjadinya kampanye hitam. Apalagi sudah ada regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bisa dijadikan panduan.

Aparatur sipil negara (ASN) juga diminta menjaga keberpihakan. Kemendagri tidak ingin ASN yang berada di 171 daerah peserta pilkada memberi dukungan pada pasangan calon tertentu. 

Sebab, ini bisa berdampak ke mana-mana. Termasuk mendiskualifikasi calon kepala daerah dan status non-job bagi ASN terkait. "Tolong jaga netralitas karena Bawaslu bisa menganulir para calon kepala daerah. Dan kepada ASN hukumannya bisa di-nonjob-kan," tutur Sumarsono.

Selanjutnya, ia juga ingin Dinas Dukcapil di 171 daerah peserta pilkada berperan aktif mencetak KTP-el. Jika blangko kurang, segera minta stok bahan baku ke Ditjen Dukcapil Pusat. 

Ini supaya seluruh pemilih bisa menggunakan haknya. "Masih ada keraguan orang tidak bisa nyoblos, itu tolong dideteksi. Bagi yang belum punya fisik, bisa pakai surat keterangan. Prinsipnya tolong bikin rekaman dulu," sebut Sumarsono.
 


(REN)