Bawaslu Awasi Ketat Dana Kampanye

   •    Selasa, 13 Mar 2018 07:00 WIB
pilkada serentak
Bawaslu Awasi Ketat Dana Kampanye
ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan menaksir semua kampanye yang dilakukan dalam Pilkada 2018. Hal itu bertujuan melihat kesesuaian antara pengeluaran dan pemasukan dana kampanye para pasangan calon.

"Kami akan menjadi juru taksir, misalnya ada kampanye terbuka yang mengundang massa, itu akan kami hitung mulai dari transportasi sampai pada keperluan acara seperti panggung hingga sound system," ucap anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, lanjut dia, Bawaslu belum banyak menemukan ketidaksesuaian antara dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan dalam kampanye. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Bawaslu sudah menjalin kerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk menindaklanjuti laporan yang masuk nantinya.

Jika ditemukan ketidakcocokan, lanjutnya, Bawaslu akan mempertanyakan hal tersebut dan memberikan sanksi berupa teguran hingga pidana. "Ini (pengawasan) akan berlangsung hingga tiga hari sebelum pencoblosan karena saat itu masih dihitung masa kampanye," tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyatakan laporan transaksi mencurigakan terkait dengan pilkada mencapai 53 transaksi transfer dan 1.066 transaksi tunai. Semua laporan tersebut dikatakan dia masih dianalisis tim PPATK.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan pilkada karena aliran dana itu menyangkut calon kepala daerah dan pihak-pihak lainnya.

Pelanggaran

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu juga melaporkan beberapa pelanggaran yang terjadi sepanjang masa kampanye ini. Salah satunya ialah temuan bahwa masih ada 471 petugas Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) di delapan provinsi dan 30 kabupaten/kota yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Atas temuan tersebut, Bawaslu sudah memberi rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan penggantian.

"Kami sudah minta agar mereka ini diganti karena nanti jadi masalah, dibilang kalau PPDP tidak netral, lalu dikatakan juga kalau Panwas hanya diam. Tidak boleh kita diamkan ini," ucap Rahmat.

Ia menyatakan panwas sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengganti PPDP yang bersangkutan. Akan tetapi, jika masih ada yang ngotot tidak mau diganti, Bawaslu pusat akan berkoordinasi dengan KPU pusat untuk segera menggantinya.

Anggota Bawaslu lainnya, Mochammad Afifuddin, menambahkan bahwa terdapat 426 pelanggaran kampanye yang dilakukan selama 25 hari kampanye yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, kepala daerah, ataupun pihak yang tidak diperbolehkan lainnya.

"Kebanyakan dari mereka ialah ASN," ucap Afifuddin. (Media Indonesia)


(SCI)