Pemilihan Bupati Sumedang 2018

Polisi dan Kejaksaan Dilibatkan untuk Tangkal Ijazah Palsu

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 11 Jan 2018 20:26 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Polisi dan Kejaksaan Dilibatkan untuk Tangkal Ijazah Palsu
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Sumedang: KPU Sumedang berusaha menepis tudingan Sumedang rawan manipulasi persyaratan ijazah dalam proses Pilkada serentak 2018. Untuk menangkal kemungkinan ini terjadi, KPU Sumedang menggandeng kejaksaan, kepolisian dan dinas pendidikan setempat.

"Minimal ijasahnya kan SLTA, yang pasti bila ada pelanggaran kita selalu koordinasikan dengan Panwaslu maupun pihak yang berwajib," kata Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa, Kamis, 11 Januari 2017.

Persyaratan ijazah sebenarnya tidak mudah lolos karena bakal ada verifikasi faktual dimana pasangan calon. Namun, warga yang mengetahui informasi bisa ikut terlibat dengan memberikan informasi ke KPU atau Panwaslu Sumedang.

"Yang pasti untuk semua laporan masyarakat selalu kita tanggapi. Persyaratan calon kita beri waktu dari tanggal 18 - 20 Januari untuk dilengkapi," kata dia.

Bila terindikasi ada pemalsuan atau manipulasi dari ijazah, KPU Sumedang bakal berkoordinasi dengan pihak berwajib. Kandidat yang memalsukan dokumen terancam dicoret dari pencalonan.

Dia menyebut proses Pilkada Sumedang berjalan baik. "Pantauan kami, semua berjalan lancar adem ayem saja. Karena disini masyarakatnya baik tidak ada masalah apapun dan semua antusias seusai ekspektasi," paparnya.

Ketua Panwaslu Sumedang Dadang Priatna belum menemukan atau menerima laporan mengenai manipulasi ijasah. Namun pihaknya tidak memungkiri ada beberapa temuan pelanggaran yang lain di lapangan.

"Ada beberapa temuan dari laporan Panwascam namun untuk masalah ijasah palsu belum ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sumedang Ade Sunarya menegaskan, Manipulasi persyaratan ijazah dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sangat riskan terjadi terutama di wilayah Sumedang, Jawa Barat.

Guna mengantisipasi hal tersebut, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah mengecek persyaratan calon dan pencalonan.


(SUR)