Dedi Mulyadi Sangat Mengenal Peminta Mahar Rp10 Miliar

Nur Azizah    •    Jumat, 29 Sep 2017 07:35 WIB
pilgub jabar 2018
Dedi Mulyadi Sangat Mengenal Peminta Mahar Rp10 Miliar
Dedi Mulyadi/ANT/Agus Bebeng

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sangat mengenal peminta mahar politik Rp10 miliar. Mahar disebut untuk meloloskan Dedi di Pilgub Jawa Barat 2018.

"Saya kenal baik sama dia. Ya kenal baik karena dikenalkan juga. Waktu itu ada arahan, saya harus bertemu dengan dia," kata Dedi di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Kamis 28 September 2017.

Peminta mahar bukan lah pengurus partai. Dedi sudah melaporkan oknum tersebut kepada pimpinan partai.

"Sudah disampaikan. Kata Sekjen (Idrus Marham), Apa benar? Dia juga mengaku dekat dengan pengurus DPP dan pengambilan keputusan," cerita Dedi.

Oknum tersebut tidak sekali meminta uang pada Dedi. Ia mengaku sering mendapat telepon disertai ancaman dari orang yang sama.

Oknum itu menyebut rekomendasi pengusungan Dedi tak akan keluar bila permintaannya tak dipenuhi.

"Dia memperingatkan kalau telepon itu yang terakhir," terang Dedi.

Tak lama setelah itu, keluar lah surat bodong yang menyatakan DPP Partai Golkar mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Dedi tak serta-merta percaya.

"Rekomendasi itu harus dibuktikan. Rekomendasi bodong itu tinggal dicek," ucap dia.

Sebelumnya, beredar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Surat berstatus rahasia itu ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Namun, surat tidak mencantumkan nomor serta tanggal penetapan keputusan. Surat ditembuskan ke beberapa pihak seperti Ketua Harian DPP Partai Golkar, Ketua Korbid PP Indonesia-I DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Jawa I DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

DPD Partai Golkar Jawa Barat melaporkan dugaan pemalsuan surat dukungan ke Polda Jawa Barat, Senin 25 September 2017. Surat tersebut dinilai melanggar Undang-undang ITE. Mereka berharap Polda Jabar menemukan pembuat surat palsu.
 


(OJE)