KPU Kota Bandung Antisipasi Kampanye Hitam di Media Sosial

Roni Kurniawan    •    Selasa, 25 Jul 2017 13:17 WIB
pilkada 2018
KPU Kota Bandung Antisipasi Kampanye Hitam di Media Sosial
Diskusi `Politik dan Demokrasi` di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat -- MTVN/Roni Kurniawan

Metrotvnews.com, Bandung: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. Kampanye hitam di media sosial menjadi perhatian utama KPU Kota Bandung pada pesta demokrasi tersebut.

Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok mengatakan, fenomena kampanye hitam melalui media sosial kerap terjadi setiap pelaksanaan pemilu. Berdasarkan survei Pilwalkot 2013, pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial lebih besar dibandingkan money politics atau politik uang.

"Karena media sosial itu murah dan bisa cepat sampai ke masyarakat," kata Rifqi saat diskusi `Politik dan Demokrasi` di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Selasa 25 Juli 2017.

Menurut Rifqi, calon Pilwalkot Bandung 2018 sangat besar kemungkinannya memanfaatkan teknologi. Namun, informasi yang disampikan melalui media sosial diminta valid dan tidak menyudutkan salah satu pihak.

"Seperti pada Pilkada 2015 dan 2016, banyak informasi kampanye tidak valid dan cenderung menyampaikan ajakan kebencian dan tentunya informasi yang keliru. Padahal, dalam aturan di KPU, materi kampanye harus dilakukan secara santun dan informasi disampaikan secara benar," beber Rifqi.

KPU Kota Bandung, lanjut Rifqi, akan melakukan pengawasan secara ketat terkait materi kampanye yang disampaikan melalui media sosial. Ia tak ingin kampanye hitam yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta terjadi di Bandung, terutama soal isu suku, ras dan agama (SARA).

"Kita harap di 2018 semua dapat menyampaikan informasi tentang pemilihan betul-betul memberikan edukasi bagi masyarakat," tandasnya.

Acara diskusi tersebut pun dihadiri oleh beberapa bakal calon wali kota Bandung, di antaranya Nurul Arifin (Golkar), Fiki Satari (Demokrat), Oktri M. Firdaus (Independen), dan Ruli Hidayat (Demokrat).


(NIN)