Pakar: Anies-Sandi Harus Berani Lanjutkan Reklamasi

Intan fauzi    •    Sabtu, 20 May 2017 03:05 WIB
pilkada serentakpilgub dki 2017
Pakar: Anies-Sandi Harus Berani Lanjutkan Reklamasi
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, saat dalam debat Pilkada DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bertekad untuk memenuhi janjinya selama kampanye. Salah satunya menghentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Peneliti Lingkungan dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali menilai, hal itu tak akan mudah dihadapi oleh Anies-Sandi. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan pasangan kepala daerah terpilih tersebut.

Menurutnya, permasalahan yang ada di Jakarta itu soal daya tampung yang kurang. Jakarta tak bisa lagi menambah luasnya ke samping atau ke belakang.

"Bahwa saya katakan siapapun gubernurnya nanti, dia akan menghadapi persoalan yang tidak akan mudah dijelaskan dengan kata-kata," kata Firdaus kepada Metrotvnews.com, Jumat 19 Mei 2017.

Pria yang terlibat menangani Teluk Jakarta sejak tahun 2008 itu menjelaskan, Jakarta memiliki luas 662 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 13juta. Ia membandingkan dengan Singapura yang luasnya 750 kilometer persegi dengan penduduk hanya 4,9juta.

Karena cenderung tidak mungkin meluaskan DKI Jakarta ke provinsi tetangga, menambah ruang di atas laut menjadi cara.

Pendiri Indonesia Water Institute itu memahami kalau dalam prosesnya terjadi pelanggaran hukum. Salah satunya pembangunan yang sudah berdiri tanpa Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Di samping pelanggaran hukum, dalam perjalanannya, reklamasi pun menyisakan masalah lingkungan dan sosial. "Jadi kalau kita masuk ke sebuah rumah, loh kok jendelanya miring, jangan rumahnya kita robohkan kemudian tidak boleh ditempati," kata dia.

Kekurangan harus diperbaiki. Masalah sosial yang dihadapi nelayan sudah barang tentu menjadi kewajiban negara untuk mengayomi. Produk hukum yang jadi buatan manusia masih bisa dikoreksi.

Rencana lama nan matang

Firdaus mengatakan, reklamasi sudah direncanakan sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Jadi, proyek reklamasi tak muncul ujug-ujug ketika zaman kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2012.

Proyek reklamasi merupakan proyek pemerintah pusat, yang menurut Firdaus, sudah menyadari Ibu Kota kekurangan daya tampung ruang. Pemerintah pusat juga tak menjalankan proyek itu lantaran nafsu semata.

Pemerintah pusat membuat desain reklamasi dengan melalui kajian panjang dan melibatkan ahli yang dibawa belajar ke negara-negara lain.

"Jadi kalau mengatakan tidak ada kajian yang mendukung reklamasi saya sedih sekali, karena saya ada di dalamnya," ujar Firdaus.

Oleh karena itu, ia mendorong supaya Anies-Sandi berani untuk melanjutkan reklamasi. Meski itu janji kampanye, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memimpin harus melihat dari kacamata yang lebih besar.

"Kalau pak Anies sudah menjajikan enggak apa-apa, karena kacamatanya masih di luar, belum tahu masalah di dalamnya. Setelah tahu kompleksitasnya ini harus dilakukan, hanya masalah adjustment," terang Firdaus.

Firdaus pun tidak mempermasalahkan bila Anies-Sandi tetap ngotot hentikan reklamasi. Asal ada cara lain untuk mengatasi permasalah ruang di Jakarta dan juga penurunan muka tanah Jakarta.


(SUR)