Bawaslu Belum Terima Laporan PPATK

Muhammad Al Hasan    •    Selasa, 13 Mar 2018 09:25 WIB
pilkada serentak
Bawaslu Belum Terima Laporan PPATK
Ketua Bawaslu RI Abhan. MTVN/Adin Azhar.

Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan 53 aliran dana mencurigakan yang berhubungan dengan para calon kepala daerah.

"Sampai sekarang belum masuk," kata Abhan saat ditemui di Ruang Rapat Utama Kemenko Polhukam pada Senin, 12 Maret 2018.

Abhan bilang Bawaslu saat ini masih menunggu laporan tersebut disampaikan oleh PPATK. "Kita tunggu saja," kata Abhan.

Nantinya, Bawaslu tidak akan mencampuri apa yang menjadi ranah KPK untuk menyelidiki lebih lanjut aliran dana tersebut. Meski demikian pihaknya akan mengeliti apabila dana-dana tersebut memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan kampanye.

"kita akan cross check apakah ada enggak sumbangan dana kampanye dari sumber yang tidak jelas itu. Jadi konsen kami terkait dana kampanye," kata Abhan.

Ia menjelaskan nantinya akan menyelidiki celah-celah kemungkinan terjadinya penyalah gunaan dana kampanye tersebut dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Adapun laporan dana kampanye yang dimiliki Bawaslu ialah laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye.

Abhan bilang dari laporan tadi nantinya bisa diketahui dimana celah asal aliran dana mencurigakan tersebut. Contohnya seperti aliran dana dari badan hukum yang tidak jelas atau aliran dana dari perseorangan yang dicurigai memberi sejumlah aliran dana yang tidak jelas.

"Dari laporan dana kampanye kami mencurigai ada dana dari sumber badan hukum, misalnya, badan hukum, PT apa. tapi ternyata PT ini misalnya enggak ada, nah kami akan minta PPATK untuk mengecek dari mana asal sumbangan ini," kata dia.

"Atau gini ada seseorang yang patut dicurigai, tidak punya kemampuan menyumbang, kan seorang maksimal Rp75 juta, dari sumber rekening mana alirannya nah ini yang kita akan kerja sama dengan PPATK," tutur dia.

Abhan menambahkan nantinya hal tresebut akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk mengambil keputusan.  Bila sampai ditemukan dan terbukti, maka sanksinya bisa didiskualifikasi.

Terkait pembuktian melalui laporan akhir dana kampanye, Abhan mengatakan laporan dilakukan sehari setelah masa tenang. Abhan menjamin  penelitian dana kampanye bisa cepat karena sudah dilakukan dari sekarang.

"Tentunya penelitian dilakukan dari sekarang. ketika di LPSDK (laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye) itu sudah bisa terdeteksi sumbangan-sumbangan dari mana," tandas dia. 


(SCI)