Kodifikasi PKPU Mempermudah Memahami Aturan Pemilu

Ilham wibowo    •    Rabu, 31 May 2017 13:29 WIB
pilkada serentak
Kodifikasi PKPU Mempermudah Memahami Aturan Pemilu
Ketua KPU Arief Budiman/ANT/Aprilio Akbar

Metrotvnews.com, Jakarta: Kodifikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dilakukan untuk menyederhanakan aturan pemilu. Aturan yang sebelumnya dituangkan secara terpisah itu kini disederhanakan dalam sebuah naskah.

"Modifikasi ini supaya memudahkan orang untuk menggunakan peraturan KPU. Baik penyelenggaraan pemilu, maupun peserta pemilu," kata Ketua KPU Arief Budiman saat melakukan uji publik di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu 31 Mei 2017.

Arief mengatakan, PKPU sebagai landasan Pilkada Serentak 2018 tak banyak berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam tahapan pemilu misalnya, aturan pemungutan penghitungan suara, logistik, rekapitulasi, kampanye, dan dana kampanye cukup membuka satu PKPU.

"Tidak lagi PKPU nomor sekian, sekian, sekian tentang kampanye. Dulu kan banyak, orang agak kerepotan nanti kalau membuka seluruh PKPU," ujar dia.

Selain kodifikasi, rancangan PKPU Pilkada Serentak 2018 juga memuat masukan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Masukan tersebut diupayakan masuk dalam PKPU melalui surat keputusan dan surat edaran.

"Nah surat keputusan dan surat edaran itu kita masukkan rumusannya di dalam PKPU yang sekarang kita kerjakan ini," kata Arief.

Arief menuturkan, draf rancangan PKPU merupakan hasil rapat pleno pimpinan KPU dan pendapat ahli terkait kepemiluan. Setelah uji publik, draf rancangan PKPU Pilkada Serentak 2018 nantinya dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah agar menjadi aturan baku di 171 daerah yang akan menyelengarakan Pilkada Serentak 2018.

"Dalam uji publik kita harap ada catatan dan masukan. Kita akan kirim draft ini ke DPR dan pemerintah untuk dilakukan rapat konsultasi sebagaimana perintah undang-undang," ujarnya.

Draf rancangan PKPU hasil kodifikasi dijadwalkan selesai pada 14 Juni 2017. Menurut Arief, aturan pemilu bisa langsung digunakan dalam proses tahapan Pilkada Serentak 2018.

"Setelah pengesahan, aturan ini sudah bisa menjadi pedoman di daerah untuk bisa melakukan tahapan pilkada," ucap dia.


(OJE)