Keterlibatan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Harus Seizin Ahok

LB Ciputri Hutabarat    •    Senin, 08 May 2017 15:37 WIB
pilgub dki 2017
Keterlibatan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Harus Seizin Ahok
Sekda DKI Saefullah (kanan)/MTVN/LB Ciputri Hutabarat

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Sinkronisasi bentukan Anies Baswedan-Anies Sandi memungkinkan berunding dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) DKI. Namun, aktivitas tersebut harus dengan restu Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.

"Ya nanti kita undang, tetap dengan seizin pak Gubernur. Kita undang tim ini apa yang bisa dimasukkan," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.

Program Anies-Sandi, beber Saefullah, bisa saja diusulkan dalam APBD Perubaham 2017 dan APBD 2018. Diterima atau tidak usulan itu tergantung pembahasan dengan legislatif.

"Usul boleh nanti kan kita bahas. Usulan bagaimanapun tetap saja dibahas di DPRD yamg ditetapkan di paripurna," jelas dia.

Namun, Saefullah mengaku, belum mendapat kabar resmi soal Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Ia hanya bisa memastikan Pemrov DKI terbuka mengenai usulan-usulan program.

Saefullah menjelaskan, secara teknis, usulan akan ditampung setelah Badan Pemeriksa Keuangan selesai mengaudit anggaran sebelumnya. Setelahnya, SKPD baru bisa mengusulkan anggaran perubahan ke DPRD DKI Jakarta.

"Terkait program 100 hari gubernur terpilih kalau ada, barangkali bisa dikomunikasikan antara TAPD dengan Tim Sinkronisasi. Itu bisa kita bicarakan dan nanti disampaikan ke gubernur yang sekarag dan nanti kan dibahas di DPRD," terang Saefullah.

Gubernur terpilih juga harus membuat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam 6 bulan. Ketika menjabat, visi dan misinya bisa digabung dengan program unggulan gubernur terpilih.

"Nanti 5 tahun berikutnya kita pegang di RPJMD-nya sebagai pegangan selama 5 tahun," ujar Saefullah.


(OJE)