Timses Anies-Sandi Pertanyakan Netralitas Disdukcapil

christian dior simbolon    •    Senin, 20 Mar 2017 17:17 WIB
pilgub dki 2017
Timses Anies-Sandi Pertanyakan Netralitas Disdukcapil
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno terus menyoroti permasalahan data pemilih di Pilkada DKI putaran kedua. Bahkan, netralitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU DKI turut dipertanyakan.

Pasalnya, Disdukcapil DKI meminta blangko Kartu Tanda Penduduk berbasiskan elektronik (KTP-el) 500 ribu lembar. Padahal, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, warga DKI Jakarta hanya memerlukan 57 ribu blangko untuk mendapatkan KTP-el.

"Jangan sampai gagal paham lah," ujar Wakil Ketua Pemenangan Anies-Sandi, M Taufik, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

Taufik juga meminta Disdukcapil DKI Jakarta tidak ikut bermain dalam Pilkada DKI 2017. Sebab kecurangan apapun yang dilakukan pasti akan terbongkar.

"Masa demokrasi setiap pemilihan (Pilkada dan Pilpres), kasusnya masalah DPT melulu. Kalau gitu sistem kependudukan kita tidak beres-beres," kata politikus Gerindra ini.

Selain netralitas Disdukcapil, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menanyakan netralitas kepolisian yang kerap dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Sebab, ada beberapa laporan tim pemenangan Anies-Sandi yang dinilai tak juga diproses untuk penyelidikan.

"Itu orang baru sehari lapor atau dua hingga tiga hari lapor langsung direspons. Sedangkan kita berminggu-minggu tidak direspons. Saya kira masyarakat tahu apa yang dilakukan itu dalam rangka kriminalisasi paslon kami," kata dia.

Senada dengan Taufik, anggota Tim Advokasi dan Hukum Arifin Djauhari merasakan keanehan serupa. Sebab pelaporan yang dilakukan pihaknya sudah mengarah ke tindak pidana.

"Laporan kita tidak diterima, karena menurut polisi yang boleh melakukan tindakan laporan kita itu Bawaslu. Padahal laporan kita mengarah ke tindak pidana," ucap Arifin.

Karena itu, Arifin berharap kepolisian, Disdukcapil dan pemerintah lainnya bersikap netral dalam Pilkada DKI. Sebab, dia menginginkan proses Pilkada berjalan dengan demokrasi yang baik dan penuh kejujuran.


(MBM)