Bawaslu Siap Gunakan Pasal TPPU

Media Indonesia    •    Rabu, 14 Feb 2018 07:42 WIB
politik uangbawaslu
Bawaslu Siap Gunakan Pasal TPPU
Ketua Bawaslu RI Abhan--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Jakarta: Bawaslu RI bertekad mencegah praktik politik uang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Tekad itu dituangkan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta menandatangani nota kesepahaman (MoU).

PPATK memang baru bisa membeberkan data dan informasi kepada instansi nonpenegak hukum apabila sudah ada MoU. Bawaslu RI berharap para peserta pemilu berpikir matang dan tidak main-main terkait dengan dana kampanye.

Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan soal pihak-pihak yang berhak memberikan sumbangan beserta batasan jumlahnya. Untuk donor perseorangan dibatasi Rp75 juta dan donor badan hukum dibatasi Rp750 juta. Menurut Abhan, regulasi sudah dengan tegas mengatur mengenai sumbangan dana kampanye.

"Dalam regulasi juga harus jelas sumbernya. Kalau perseorangan harus jelas identitasnya. Ini yang kami awasi, apakah patut dicurigai ada badan hukum yang tidak jelas, atau ada sumber perseorangan yang tidak jelas," kata Abhan di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Baca: Jangan Samakan Politik Uang dengan Uang Politik
 
Menurut dia, Bawaslu akan melakukan kajian bila muncul indikasi telah terjadi pelanggaran. Pihaknya tentu akan meminta PPATK membuka rekening yang dicurigai melanggar aturan. "Bawaslu dan PPATK akan bekerja sama melakukan analisis rekening yang dicurigai melanggar dari aturan, kira-kira itu tindak lanjutnya," tegasnya.

Menurut Abhan, pembatasan sumbangan dana kampanye baik dari perseorangan maupun badan hukum bisa saja dimanipulasi demi mencegah jatuhnya sanksi oleh Bawaslu.

"Bisa saja karena ada batasan, sebenarnya dana itu dari satu orang, tapi dipecah banyak rekening supaya tidak melanggar. Nah, hal ini yang bisa mengetahui kan PPATK," terangnya.



Penandatanganan MoU itu dihadiri Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Siswantoro.

Fritz menambahkan, jika pelaporan dana kampanye dan fakta kampanye tidak sesuai, pasangan calon bisa didiskualifikasi. Bila ditemukan ada hasil korupsi atau ada dana asing yang masuk ke dana kampanye, pasangan calon bisa dikenai pasal TPPU.

"Jadi ini benar-benar upaya kita untuk bisa mewujudkan pilkada bersih. Kalau melanggar, selain didiskualifikasi, pasangan calon juga kena pasal pidana," tukasnya.

MoU penting

Kiagus mengatakan kerja sama antara PPATK dan Bawaslu penting karena pilkada dan pemilu harus berlangsung bersih, adil, dan transparan.

"Kita segenap elemen bangsa harus ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, adil, jujur, dan akuntabel," ujar Kiagus seusai penandatanganan MoU.

Pertimbangan kedua pentingnya kerja sama tersebut, lanjut Kiagus, karena anggaran untuk pilkada ataupun pemilu sangat besar sehingga penggunaannya harus diawasi.

PPATK, lanjut Kiagus, akan menyosialisasikan adanya transaksi keuangan dalam pilkada dan pemilu kepada para penyedia jasa keuangan. Sosialisasi itu penting agar para penyedia jasa keuangan bisa terhindar dari keterlibatan pencucian uang.

Ia menambahkan, untuk mene-lusuri asal muasal dana kampanye ilegal dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pihaknya bisa merekomendasikan kepada Bawaslu agar menggunakan bukti-bukti yang ada.

"Sehingga Bawaslu bisa menyeret pelaku dengan menggunakan pasal TPPU dan pidana umum seperti penggelapan maupun korupsi," cetusnya.


(YDH)