Perludem Usulkan Pembatasan Biaya Belanja Kampanye

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 13 Jan 2018 18:19 WIB
pilkada serentak
Perludem Usulkan Pembatasan Biaya Belanja Kampanye
Direktur Perludem Titi Anggarini--MI/Adam Dwi

Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan, biaya belanja kampanye pada Pilkada serentak 2018 dibatasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya mahar politik.

Direktur Perludem Titi Anggarini mengatakan, usulan ini pernah disampaikan pada Pilkada sebelumnya. Namun, usulan itu belum ditanggapi serius oleh pemerintah.

‎"Kita sempat mengusulkan agar pembatasan belanja kampanye itu lebih rasional lebih realistis," kata Titi dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.

Baca: Mahar Politik Picu Perilaku Koruptif

Titi menilai, pembatasan biaya belanja kampanye cukup efektif mengurangi nominal uang yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada.

"Jadi di mana kemudian angka batas atas belanja itu betul-betul bisa mengerem uang yang digunakan didalam penyelenggaraan pilkada," ujar dia.



Dalam beberapa hari terakhir, isu adanya mahar politik dengan nominal tinggi santer diberitakan media. Titi mengingatkan, agar istilah mahar politik tidak jadi alasan partai untuk membiayai kampanye.

"Praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini. Sebab, ketika terpilih dan berkuasa maka dia akan melakukan upaya untuk membalikkan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada," pungkasnya.


(YDH)