Pecah Kongsi Petahana Mengganggu Pemerintahan

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 27 Sep 2017 10:57 WIB
pilkada 2018
Pecah Kongsi Petahana Mengganggu Pemerintahan
Sumarsono saat menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan kepala daerah petahana yang terpecah dalam pilkada berpotensi mengganggu pemerintahan. Kepala daerah dan wakilnya akan berlarut dalam posisi yang berseberangan.

"Karena pecah kongsi, saling menjatuhkan diawali sejak awal. Sejak awal sudah mulai saling curiga, saling memanfaatkan dan bahkan kemungkinan bisa saling menjegal dalam memanfaatkan manajemen pemerintahan. Ini menggangu sekali kalau itu terjadi," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono saat dihubungi, Selasa 26 September 2017.

Menurut dia, mereka yang semula berpandangan sama akan menjadi lawan politik. Umumnya, birokrasi terbelah karena situasi ini. Ada predikat-predikat yang muncul, misalnya si A orang dari gubernur dan si B orang wakil gubernur. 

Pengaruh dari kondisi ini juga beragam, terutama soal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Sumarsono menyebut, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) rawan terseret arus konflik. 

"Masing-masing punya strategi ke dalam, yang ini kadang kala sering dimanfaatkan oleh kepala daerah yang pecah kongsi tersebut," imbuh Sumarsono.

Untuk menghindari hal ini, Kemendagri melalui Ditjen Otda mengeluarkam imbauan agar kepala daerah tetap fokus. Hal itu disampaikan baik melalui pengarahan, surat, dan radiogram. 

Yang terpenting, kata dia, harus ada komitmen pemerintah daerah melalui kerja nyata. Misalnya, rancangan APBD yang harus rampung akhir September 2017.

Sumarsono menyebut 80% dari petahana berencana yang maju lagi di pilkada. Selama memiliki kesempatan untuk menempuh periode kedua, mereka dipastikan maju. Jarang petahana yang mundur ketika baru memimpin satu periode.

Namun, presentase kepala daerah yang melenggang bersama wakilnya hanya 40% saja. Sisanya berpisah atau pecah kongsi dan berganti pasangan. 

Sementara itu, presentase petahana yang akan maju lagi, belum bisa dipastikan melalui data riil. Pasalnya, proses tahapan pilkada 2018 belum dimulai. Partai Politik masih memilih dan memilah calon kuat versi mereka.
 
"Belum bisa dilakukan pemetaan karena daftar belum fix. Masih lobi-lobi," pungkas Sumarsono.


(OGI)