KPU Lakukan Gerakan Coklit Serentak 20 Januari

Jakarta: Gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) akan dilaksanakan serentak di 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI, Arief Budiman menuturkan tujuh komisioner KPU akan terlibat dalam coklit ini.

"Sebanyak 171 daerah yang akan melalui Pilkada, namun coklit ini akan kita lakukan secara serentak ke 381 daerah, karena satu provinsi ada banyak kabupaten," ungkap Arief dalam jumpa pers di kantor KPU, Jakarta, Minggu 14 Januari 2018.

Arief menjelaskan, tujuh anggota komisioner KPU RI akan terjun langsung dalam proses coklit nanti. Tujuh komisioner tersebut adalah Wahyu Setiawan akan coklit di Jawa Tengah, Evi Novida Ginting Manik di Sumatera Utara, Arief Budiman di Jawa Timur, Viryan di Kalimantan Barat, Pramono Ubaid Tanthowi di Sulawesi Selatan, Ilham Saputra di Jawa Barat dan Hasyim Asy'ari di Bali.

"Selain dari 7 komisioner KPU RI, total yang akan terlibat dalam coklit ini, ada 155 komisioner provinsi, 1.905 anggota KPU di kabupaten dan kota, 27.820 PBK, 193.602 PPS dan 385.791 petugas pemutakhiraan data pemilih (PPDP)," ucapnya.

Arief menuturkan jumlah yang tadi disebutkan akan tersebar di 5.564 kecamatan, 64.534 desa kelurahan dan kurang lebih 385.791 tempat pemungutan suara. Dia menambahkan, seorang PPDP ditargetkan melakukan coklit di lima rumah dalam satu hari.

"Maka, akan ada sekitar 1.928.955 rumah yang akan di-coklit secara serentak pada 20 Januari 2018," imbuhnya.

Gerakan coklit ini akan dilakukan hingga sebulan ke depan. Arief menjelaskan, coklit ini untuk menghapus anggapan bahwa KPU bekerja hanya di hari-hari terakhir jelang Pilkada.

Tujuan dari proses coklit ini adalah untuk meningkatkan kualitas data pemilih. Tak hanya itu, diharapkan partisipasi pemilih akan meningkat.

"Karena semua bergerak, dampak luar biasa yang diharapkan adalah partisipias meningkat. Karena semua orang merasa terlibat," imbuhnya.

Sementara itu, anggota KPU Wahyu Setiawan menyampaikan kegiatan coklit ini sekaligus sosialisasi pendidikan pemilih berbasis keluarga. Pada PPDP nantinya akan datang ke setiap rumah dan menyosialisasikan coklit tersebut.

Pramono menambahkan, jika data pemilih daerah ini sudah rapi dengan sistem coklit tersebut, maka kemungkinan besar akan menyumbang lebih dari 60 persen perbaikan data pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Pendataan coklit ini juga berbasis pada KTP elektronik (KTP-el). KPU mengimbau pemerintah untuk menyegeraan rekaman KTP-el di daerah.

"Semua dilakukan agar seluruh coklit yang kita lakukan bisa mengoptimalisasi data pemilih dengan KTP-el tersebut," ungkap Evi.

Dia menambahkan, bahwa petugas PPDP nantinya juga akan membawa formulir bagi warga yang belum memiliki KTP-el.


(LDS)