Demokrat Yakin Khofifah Mundur pada Waktunya

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 29 Nov 2017 14:33 WIB
pilgub jatim 2018
Demokrat Yakin Khofifah Mundur pada Waktunya
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto--MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Partai Demokrat mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018. Demokrat meyakini Khofifah akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) pada waktunya.

"Tentulah pada saatnya beliau mundur," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 November 2017. 

Menurut Agus, Khofifah hingga saat ini masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai Mensos. Demokrat optimistis Khofifah memenangkan pertarungan di Pilgub Jatim 2018.

"Kami yakini Ibu Khofifah Insya Allah dapat kemenangan karena memang semuanya sudah disurvei," ucap dia.

Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal waktu mundurnya Khofifah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berpendapat Khofifah dapat mundur saat resmi menjadi calon gubernur di Pilgub Jatim 2018. "Kami sekali lagi aturan yang menjadi pegangan dan aturan itulah yang kita sampaikan," tandas dia.

Baca: Maju Pilgub, Khofifah tak Perlu Mundur dari Jabatan Menteri

Sebelumnya, Peneliti Senior Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan bahwa Khofifah Indar Parawansa tidak harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Meskipun ia berniat untuk maju di Pilgub Jatim 2018.

"Memang tidak atau belum ada aturan yang mengatur seorang menteri harus mundur dari jabatannya apabila mengikuti pemilihan kepala daerah," kata Saiful seperti dilansir Antara, Minggu 26 November 2017.

Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan pejabat yang harus berhenti dari jabatannya apabila mengikuti pilkada, yakni anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, PNS serta pejabat BUMN dan BUMD.

"Secara eksplisit tidak disebutkan itu (menteri harus mundur). Jadi, Khofifah bisa cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye resmi," lanjut dia.



(YDH)