Wawancara Eksklusif

Anton Charliyan: PDIP Memberi Saya Kehormatan

Intan fauzi, Lis Pratiwi    •    Kamis, 04 Jan 2018 15:43 WIB
pilkada serentakpilgub jabar 2018
Anton Charliyan: PDIP Memberi Saya Kehormatan
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Anton Charliyan (kiri). Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Wajah Hasto Kristiyanto semringah saat Ridwan Kamil menyambangi kantor PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2017, siang. Kedatangan Kang Emil, sapaan Ridwan, tak lain untuk urusan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.

"Mereka yang mengetok pintu ke PDIP tentu saja kami sambut dengan tata krama demokrasi yang baik. Ada hal-hal yang bisa kita gali bersama-sama untuk masa depan Jawa Barat," kata Hasto, terang-terangan mengenai kedatangan Emil.

Hubungan Emil dan PDIP sebenarnya kembang-kempis. PDIP sempat 'gengsi' mengusung wali kota Bandung itu untuk menjadi calon dalam pilgub Jabar. Alasannnya, yang bersangkutan enggan menjadi kader partai.

PDIP bahkan sempat 'melupakan' Emil dan mempromosikan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Anton Charliyan, sebagai tokoh alternatif.

Seiring makin mepetnya waktu pendaftaran, PDIP agaknya punya skenario lain. Memasangkan Kang Emil dengan Anton. Emil di posisi calon gubernur dan Anton menyokongnya sebagai wakil.

Skenario ini belum matang. PDIP juga masih belum mengumumkan calon yang hendak mereka dorong. Namun, patut digali siapa sebenarnya sosok Anton hingga PDIP gigih mempertahankan namanya.

Medcom.id mendapat kesempatan mewawancarai Anton melalui sambungan telepon pada Jumat, 29 Desember 2017. Wawancara dilakukan oleh reporter Intan Fauzi dan Lis Pratiwi.

Anton Charliyan saat sosialisasi di Tasikmalaya. Foto: MI/Kristiadi

Anton banyak berbicara soal konsep 'Tata Tentrem Kerta Raharja'. Konsep ini menyadur slogan Prabu Wastu Kencana yang memimpin Kerajaan Sunda-Galuh pada 1382. Intinya, ia ingin membangun kekuatan dengan jalan kedamaian. Membangun kekuatan dengan kerendahan hati.

Baca: PDIP dan Langkah Politik Jenderal Polisi

Resep mantan Kapolda Jabar untuk Bumi Parahyangan ini sederhana. Ia ingin keamanan di Jabar terjaga. Dengan begitu, isu perpecahan, termasuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tak mengemuka.

Berikut penjelasan Anton:

Apa yang membuat Anda ingin menjadi calon gubernur Jawa Barat?

Salah satu prasyarat pembangunan itu rasa aman dan tentram. Pembangunan baru terlaksana kalau keamanan terjamin. Yang pertama ditanyakan investor adalah masalah keamanan dan kepastian hukum.

Sebagai mantan kapolda, saya ingin membuat Jawa Barat aman dan kondusif. Saya sudah punya jaringan, apalagi saya dua kali berdinas di sini. Sebagai putra asli daerah, saya cukup mengenal Jabar.

Selanjutnya, Jabar harus sehat, ramah, dan menjunjung tinggi toleransi. Saling menghargai dan bersatu. Dengan jaringan yang saya miliki, saya bisa masuk ke mana saja. Baik ke ulama, masyarakat adat, tokoh lembaga swadaya masyarakat, atau tokoh organisasi politik. Karena dari dulu mereka juga kawan-kawan saya.

Anda sangat fokus pada persoalan keamanan. Apakah akan ada persoalan keamanan yang timbul pada Pilkada Jabar 2018 nanti?

Di pilkada tahun ini (2017), masalah keamanan sangat tinggi, terutama isu SARA. Berdasarkan hasil survei, Jabar adalah salah satu provinsi yang kurang toleran.

Jadi, ada satu stigma. Apalagi pendatang di Jabar mencapai 21 persen. Maka, stigma itu harus diubah. Kalau tidak hilang maka investor nanti akan mundur.

Dari segi keamanan secara umum, Polri juga menempatkan Jabar sebagai salah satu daerah rawan di Indonesia, terutama untuk masalah pilkada.

Sebesar apa potenai SARA yang mungkin timbul nanti?

Banyak yang menjadikan isu agama untuk politik. Saya mohon untuk nanti tidak perlu. Apa gunanya? Saya menginginkan tidak sampai ke sana.

Agama itu rahmatan lil alamin. Membawa kesejukan dan kedamaian. Bukan untuk dipakai membuat situasi lebih panas. Selama tidak ada isu agama yang dipolitisasi, situasi tak akan panas.

Kepada para pelaku politik, mari kita berdemokrasi. Kita memaparkan program masing-masing. Penggunaan isu agama menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik

Anda yakin bisa memenangi kompetisi?

Saya pribadi harus hakulyakin. Kalau tidak, nanti bagaimana dengan pendukung saya. Walaupun calon lain bagus-bagus dan berat-berat, bagi saya tidak ada masalah. Ada kuasa di atas yang kuasa. Ada yang mengatur di atas yang maha mengatur.

Sudah ada yang mau mengusung Anda?

PDI Perjuangan. Saya diberi kehormatan. Awalnya saya tidak punya keinganan. Tapi banyak masyarakat yang mengusulkan.

Kapan persisnya PDIP meminta Anda?

Setelah beberapa hari selesai menjabat Kapolda Jabar. Kemudian ada undangan dari partai tersebut.

Akhir Agustus 2017?

Ya, itu. Setelah saya minta saran dan petunjuk dari pimpinan, pimpinan mengatakan (tawaran PDIP) ini adalah sebuah kehormatan.

Pimpinan ini maksudnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian?

Pak Wakapolri (Komjen Syafruddin). Beliau mengatakan silakan saja kalau memang berkehendak. Silakan lanjutkan karena ini sebuah kehormatan. Orang lain mungkin bercita-cita, tapi belum tentu punya legitimasi politik. Ini kan partai besar. Ini kehormatan yang sangat baik bagi pribadi maupun institusi.

Ada pesan khusus dari PDIP soal konsep keamanan yang Anda bawa?

Keamanan itu sudah menjadi prasyarat pembangunan. Itu sudah menjadi filosofi nasional, bukan saja filosofi PDIP. Makanya, (konsep kepemimpinan saya) Tata Tentrem Kerta Rahaja. Ditata biar tenteram. Jika tidak tenteram, bagaimana kita bisa membangun. Coba seperti Suriah, seperti daerah konflik, seperti Ambon dulu. Seperti Poso. Tidak mungkin bisa membangun. Prasyarat sebuah pembangunan, (situasi) harus kondusif, harus aman, harus bersatu.

Saya diamanatkan untuk bisa menyatukan masyarakat Jabar. Jangan sampai ada golongan-golongan eksklusif. Karena ini adalah roh kita, roh Pancasila. Salah satunya persatuan. Ngahiji (bersatu).

Apa yang PDIP minta dari Anda saat ini?

Saya diperintahkan untuk melakukan sosialisasi. Semua bakal calon pun mungkin diperintahkan demikian. Makanya sampai sekarang saya terus bersosialisasi.

Dengan siapa Anda ingin dipasangkan?

Saya saja kan belum terpilih. Mana ngerti saya. Itu semua urusan partai. Kalau sudah pasti baru. Yang penting ikhtiar. Nanti partai yang menilai siapa yang ikhtiarnya paling serius.

Apa yang membuat Anda ingin maju melalui PDIP? Apa karena partai ini paling banyak menyorongkan jenderal polisi?

Ya, saya kurang paham. Kalau pilihannya memajukan anggota TNI atau Polri mungkin karena kita lebih nasionalis. Jiwa nasionalismenya lebih ke depan.

Tapi, jangan lupa. Hanya beberapa persen dari kader PDIP yang berlatar belakang TNI/Polri. Mungkin dari seribu hanya lima orang. Atau mungkin tak sampai satu persen pun. Jadi, ini hanya kebetulan. Terpenting, ada satu kesepahaman visi dan misi. Menurut saya begitu.

Pangkat Anda sudah tinggi. Bawahan Anda juga sudah banyak. Di Kepolisian, senioritas memegang peran penting untuk menggerakkan massa. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa Anda tak akan menggunakan anak buah Anda untuk memenangi pilkada?

Saya kira mereka juga profesional. Pilkada ini bukan sekali atau dua kali. Saya percaya bahwa Polri akan netral. Di Polri, kalau komandan memerintahkan netral, ya akan netral sampai ke bawah.




(UWA)