Djarot tak Urusi Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Nur Azizah    •    Selasa, 09 May 2017 11:51 WIB
pilgub dki 2017
Djarot tak Urusi Tim Sinkronisasi Anies-Sandi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat--Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mengurusi Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Djarot hanya fokus mengerjakan tugas-tugasnya hingga akhir masa jabatan.

Djarot mengatakan tak tahu banyak soal aturan Tim Sinkronisasi. Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, perlu ditanyakan kembali ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.

"Kami prinsipnya memprioritaskan yang sedang dikerjakan, menyelesaikan RAPBD 2018. Kalau urusan tim itu tanya kepada Dirjen Otda Kemendagri. Kalau demi kebaikan semua, kita akan nurut saja," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2017.

Baca: Djarot Rikuh dengan Tim Transisi Bentukan Anies-Sandi

Menurut Djarot, hingga hari ini belum ada Tim Sinkronisasi yang datang ke Balai Kota.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan aktivitas Tim Sinkronisasi harus seizin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, Tim Sinkronisasi akan berunding dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) DKI.

"Ya nanti kita undang, tetap dengan seizin Pak Gubernur. Kita undang tim ini apa yang bisa dimasukkan," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.

Baca: Tim Transisi akan Diisi Orang Dekat Anies-Sandi

Program Anies-Sandi, beber Saefullah, bisa saja diusulkan dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018. Diterima atau tidak usulan itu tergantung pembahasan dengan legislatif.

"Usul boleh nanti kan kita bahas. Usulan bagaimanapun tetap saja dibahas di DPRD yang ditetapkan di paripurna," jelas dia.

Saefullah mengaku belum mendapat kabar resmi soal Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Ia hanya bisa memastikan Pemprov DKI terbuka mengenai usulan-usulan program.

Saefullah menjelaskan, secara teknis, usulan akan ditampung setelah Badan Pemeriksa Keuangan selesai mengaudit anggaran sebelumnya. Setelahnya, SKPD baru bisa mengusulkan anggaran perubahan ke DPRD DKI Jakarta.

"Terkait program 100 hari gubernur terpilih kalau ada, barangkali bisa dikomunikasikan antara TAPD dengan Tim Sinkronisasi. Itu bisa kita bicarakan dan nanti disampaikan ke gubernur yang sekarag dan nanti kan dibahas di DPRD," terang Saefullah.

Gubernur terpilih juga harus membuat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam 6 bulan. Ketika menjabat, visi dan misinya bisa digabung dengan program unggulan gubernur terpilih. "Nanti 5 tahun berikutnya kita pegang di RPJMD-nya sebagai pegangan selama 5 tahun," ujar Saefullah.


(YDH)