Sanksi Ketidaknetralan ASN tak Beri Efek Jera

Intan Yunelia    •    Senin, 25 Jun 2018 04:38 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Sanksi Ketidaknetralan ASN tak Beri Efek Jera
Ilustrasi kotak suara, Medcom.id - M Rizal

Jakarta: Masalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) terus kerap terjadi di setiap perhelatan pilkada. Penyebabnya karena tidak ada sanksi tegas yang memberikan efek jera.

"Sesuatu yang sangat serius namun penanganannya sangat tidak jelas dan sangsi yang diberikan juga begitu samar begitu tidak efektif sehingga kemudian tidak ada efek jera," kata Direktur Ekskutif Komisi Pembantu Pengawasan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dalam diskusi 'Netralitas ASN dalam Pilkada 2018' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Juni 2018. 

Robert mengatakan sebagai contoh seperti adanya dugaan permainan alokasi anggaran yang menguntungkan calon petahana, sanksinya hanya bersifat rekomendasi. Laporan diterima Komisi Aparatur Sipil Negara, lalu rekomendasi diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan ( BKP).

Kemudian, rekomendasi BPK selanjutnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Namun, kebanyakan kasus seperti ini justru menguap tanpa ada tindak lanjutnya. 

"Jika kepala daerahnya maju lagi engga mungkin ditindak lanjuti jadi akalan-akalan saja yang kemudian kita jadi berputar-putar di masalah yang terus terjadi tapi enggak ada solusinya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Dirjen Otda Kemenedgri Sumarsono menegaskan telah memberi sanksi kepada seribu ASN yang dianggap tak netral. Sebagian besar aparatur negara akhirnya ditegur. Sedangkan 125 orang mendapatkan peringatan keras.

"Polisi 3 orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. Kalau 125 (aparatur negara) ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi," tegas Sumarsono di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Haji Bau, Makassar, Minggu, 24 Juni 2018.

Sumarsono menjelaskan, biasanya, aparatur negara tak mengetahui kesalahan yang mereka buat. Ia mencontohkan unggahan pribadi di media sosial berupa foto bersama pasangan calon kepala daerah.


(JMS)