Kemendagri Jamin tak Ada Pengusutan Kasus Selama Pilkada

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 08 Jan 2018 16:54 WIB
pemilu serentak 2019pilkada 2018
Kemendagri Jamin tak Ada Pengusutan Kasus Selama Pilkada
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menjamin calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 tidak dihantui pengusutan kasus di kepolisian. Sumarsono bilang sudah ada kesepakatan agar selama tahapan pilkada pengusutan kasus ditunda. 

"Selama musim pilkada insyaallah tak ada paslon yang kemudian ditersangkakan dan saya harapkan bisa (melanjutkan penanganan kasus) usai pilkada. Ini saya nilai baguslah," kata Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Sumarsono menilai proses hukum akan mengganggu pelaksanaan pilkada, khususnya bagi para kandidat.

Dia melanjutkan konsentrasi calon pasti tidak fokus menjalankan tahapan pilkada. Apalagi jika dalam pengusutan kasus pidana, kandidat ditetapkan jadi tersangka.

"Bayangkan paslon sudah mulai kampanye tiba-tiba ditetapkan tersangka kan situasi jadi (kacau). Karena itu selama pilkada prosesnya ditunda," sebut Sumarsono.

(Baca juga: Kapolri Minta Kasus Paslon tak Diusut Selama Pilkada)

Penundaan proses hukum ini disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Tito melihat pengusutan kasus dapat memunculkan opini yang berpengaruh pada elektabilitas kandidat.

"Kalau sudah ada penetapan nanti pada 12 Februari, siapa pun yang sudah ditetapkan jangan diganggu dengan pemanggilan proses hukum," kata Tito.

Penundaan ini sebenarnya memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 di era kepemimpinan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Namun, regulasi itu dinyatakan tak berlaku oleh Tito di akhir 2016. 

Sebab, saat itu kepolisian tengah mengusut kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pertimbangannya saat itu kasus Ahok mendesak untuk segera diselesaikan.

(Baca juga: Polri: Kalau Terbukti, Kasus Wali Kota Samarinda Lanjut)




(REN)