Mendagri Minta Bawaslu Perangi Kampanye Hitam

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 28 Nov 2017 15:34 WIB
pilkada 2018
Mendagri Minta Bawaslu Perangi Kampanye Hitam
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MTVN/M. Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas segala bentuk penyimpangan dalam kampanye pildaka. Pasalnya, ada 171 daerah akan menggelar pesta demokrasi di 2018. 

"Kampanye hitam, kampanye berujar kebencian, kampanye berbau fitnah, SARA. Itu yang harus ditegakkan oleh Bawaslu," kata Tjahjo di sela peluncuran indeks kerawanan pemilu (IKP) pilkada serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.

Tjahjo meminta antarpasangan calon kepala daerah bersaing secara sehat. Mereka harus beradu program untuk memperebutkan suara pemilih. "Jangan sampai ada politik uang."

Stabilitas, kata dia, harus dijaga dengan baik. Hal ini penting agar tidak mengganggu tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

"Bawaslu sudah punya indeks kerawanan. Nah indeks ini, yang nanti oleh Kemendagri, kepolisian, BIN, kejaksaan, untuk terus meng-update, terus dipetakan agar indeks kerawanan itu nantinya bisa diminimalisasi," ucap dia.

Bawaslu mencatat ada tiga provinsi dengan indeks kerawanan tertinggi yang akan menggelar pilkada. Mereka adalah Papua dengan skor 3,41, Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04).

Sementara itu, untuk tingkat kabupaten dan kota, ada enam daerah yang memiliki kerawanan tertinggi. Mereka adalah Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05). 

Bawaslu berharap IKP dapat menjadi alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang akan melangsungkan pemilu. IKP juga akan menjadi alat untuk mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah. 

"Juga sebagai sumber data rujukan, informasi dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.


(OGI)